Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah saat melakukan kunjungan kerja reses ke PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Halmahera Tengah - Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah baru-baru ini melakukan kunjungan kerja reses ke PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Hal itu guna melihat langsung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan serta untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Usai melihat kondisi yang ada di lapangan, Aqib Ardiansyah mengungkapkan sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di lokasi tersebut. Ia mencatat bahwa banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut tentu memberikan celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang ada.

"Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi,” ujar Aqib kepada Parlementaria di Maluku Utara, beberapa waktu lalu.

Legislator PAN ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap PSN, mengingat potensi kerugian negara dari praktik yang tidak sesuai dapat mencapai triliunan rupiah. Hal ini berpotensi merugikan pendapatan negara dan cita-cita nasional, termasuk dalam rangka mencapai swasembada energi.

Ia berharap pemerintah segera  melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua proyek strategis nasional yang ada. Ditegaskannya bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait.

"Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM untuk bertindak tegas mengatur dan menata ulang supaya proyek strategis nasional itu betul-betul ada sistem pengawasan yang utuh," ujarnya.

Aqib menyatakan,  pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah untuk menjaga integritas investasi di Indonesia. Ia pun menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa semua tindakan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, serta untuk mencapai cita-cita nasional dalam bidang energi.

“Ini untuk kepentingan anak bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden," tutupnya. (dep/rdn)